PBB Sebut 1.563 Warga Sipil Termasuk 63 Anak Saat Invasi Rusia ke Ukraina

Ribuan orang berusaha mati matian untuk melarikan diri dari wilayah Donbas timur Ukraina ketika Rusia mengintensifkan serangannya di selatan dan timur negara itu. Gubernur regional Luhansk telah mendesak warga sipil untuk “mengevakuasi selagi aman,” memprediksi serangan Rusia yang lebih besar akan datang. Uni Eropa dan AS sedang bersiap untuk mengenakan sanksi baru terhadap Rusia setelah muncul bukti potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Rusia di kota Bucha, Ukraina, di mana sekitar 300 mayat warga sipil ditemukan di jalan jalan dan di kuburan massal.

Sanksi dari UE akan mencakup larangan impor batubara Rusia, kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang bernilai $4 miliar per tahun. Langkah ini signifikan bagi UE, yang mengimpor hampir 20% batu baranya dari Rusia pada tahun 2020. Beberapa masih mengatakan ini tidak cukup, karena UE terus membeli minyak dan gas dari Rusia, memberinya miliaran dolar setiap minggu. Sementara itu, pertempuran dan serangan udara Rusia berlanjut di kota timur Mariupol yang terkepung, di mana lembaga bantuan mengatakan krisis kemanusiaan memburuk karena sekitar 160.000 penduduk tidak memiliki akses ke air, listrik, pemanas atau komunikasi.

PBB telah mengkonfirmasi 1.563 kematian warga sipil dan 2.213 luka luka di Ukraina sejak Rusia menginvasi tetangganya pada 24 Februari. Dari mereka yang tewas, PBB telah mengidentifikasi setidaknya 63 anak anak. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menambahkan bahwa jumlah korban tewas di Ukraina kemungkinan t lebih tinggi, dengan alasan penundaan pelaporan karena konflik bersenjata.

Badan internasional itu mengatakan bahwa sebagian besar korban sipil yang tercatat disebabkan oleh penggunaan senjata peledak, termasuk penembakan dari artileri berat dan beberapa sistem peluncuran roket, serta rudal dan serangan udara. PBB mengatakan perang telah menciptakan lebih dari 4,2 juta pengungsi Ukraina, kebanyakan orang tua, wanita dan anak anak. Departemen Kehakiman mendakwa oligarki Rusia Konstantin Malofeyev atas konspirasi untuk melanggar dan karena melanggar sanksi AS yang dijatuhkan pada tahun 2014 setelah aneksasi ilegal Moskow atas Krimea.

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan memberi sanksi kepada Malofeyev, 47, delapan tahun lalu karena memainkan “peran utama dalam mendukung invasi Rusia tahun 2014 ke Ukraina timur.” Dia masih buron tetapi diyakini berada di Rusia, menurut pihak berwenang AS. FBI mengatakan Malofeyev “baru baru ini menggambarkan invasi militer Rusia tahun 2022 ke Ukraina sebagai perang suci.” Kedutaan Rusia di Washington tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari tuduhan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.